Sabtu, 15 September 2012

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan



Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah
.
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan Konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama pada tanggal 19 Agustus 1999. Kedua, pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, 10 November 2001. Keempat, tanggal 10 Agustus 2002.

2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.

3. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

4. Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

a.    Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
c.   Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.



Berlatih dari soal

1.    Dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum karena Indonesia adalah negara ....
a. Hukum
b. Kesatuan
c. Agraris
d. Maritim
2. Memakai seragam sekolah secara lengkap termasuk....
a. Undang-Undang Sekolah
b. Tata Tertib Sekolah
c. Ketetapan Sekolah
d. Undang-Undang Dasar Sekolah
3. Peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga perlu untuk ....
a. Diperhatikan
b. Dilaksanakan
c. Dibaca
d. Didengarkan
4. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar ....
a. Berjalan dengan baik
b. Bisa dibaca
c. Bisa berbuat semaunya
d. Mau melanggar hukum
5. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah ....
a. Peraturan Pemerintah
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Keputusan Presiden
d. Ketetapan MPR
6. Seandainya peraturan itu sudah tidak lagi ditaati, maka yang terjadi adalah ....
a. Kehidupan di masyarakat semakin tenteram
b. Masyarakat akan lebih aman
c. Kehidupan akan semakin lebih baik
d. Tatanan kehidupan menjadi kacau
7. Orang yang memperkaya diri dengan cara melanggar hukum disebut ....
a. Korupsi
b. Kolusi
c. Nepotisme
d. Teroris

Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk SD/MI Kelas V

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar